Dinas Pertambangan Provinsi Siap Melayani Penambangan Bauksit

image

 

TANJUNGPINANG,wartaembaruan-Tambang bauksit yang sudah lama stop di Kepri dan juga tambang yang lainnya, namun dalam tahun 2017 ini atas penambangan Bauksit mulai menghidupkan kembali atas surat-surat yang sudah habis masanya untuk mengurus ke pusat. Sedangkan Izin Usaha Pernambangan (IUP) dan yang lainnya di Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau. Ini tampak yang kita lihat di daerah Karang Batang, para pengusaha lokal yang lagi menyiapi semeter untuk pencucian batu bauksit separoh jadi yang lagi di bangun. Sedangkan atas untuk areal yang telah tersedia seluas mencapai 50 hektar lebih.

Pada waktu wartapembaruan.com menjumpai Kepala Dinas Pertambangan Provinsi, Amjon di ruang kerjanya mengatakan, siapa saja bisa untuk bekerja menambang, asalkan setiap penambang itu harus memiliki dokumen tambang dari Menteri ESDM Pusat, dan sedangkan yang lainnya itu di Dinas Pertambangan Provinsi, baik itu Kabupaten maupun Kota. Dan mengenai atas dana reklamasi yang di setiap perusahaan yang sudah menyetor di Bank, itu keseluruhannya mencapai Rp.200 miliar, katanya

Dikataknnya, apabila pengusaha bauksit mau buka tambang bauksitnya lagi, dia harus lahan yang sudah lama ditinggalkan itu harus direklamasi dulu, dan ini banyak peraturan yang harus di buat, bukan seperti penambang yang dulu. Supaya apabila si penambang sudah tidak menambang lagi, atau lahan tersebut itu sudah tidak ada lagi batu bauksitnya, itu harus ada penghijauan kembali, supaya lahan yang bekas tambang bauksit tidak gersang atau gundul dan tidak ada nyamuk atau aides yang berkembang di bekas galian tersebut itu, jelasnya

Pada kesempatan itu pula, media ini menjumpai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Gerakan Pelestarian Alam dan Lingkungan (Gapali) Jupriyanto di kediamannya, ia mengatakan dalam penambangan baik itu Pasir, Batu Bauksit dan yang lainnya, itu pertama kali si penambang harus memiliki izin-izin yang dibutuhkan dalam penambang, itu di Dinas Pertambangan Provinsi, baru mereka mengurus lagi di Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi. Itu mengurus dampak dan lingkungan, dan juga dinas-dinas yang lainnya, ujarnya.(handoko)

 

Sun, 17 Sep 2017 @21:09

Kategori
BERITA TERBARU
Komentar Terbaru

Copyright © 2020 WARTA PEMBARUAN · All Rights Reserved
powered by sitekno