Pelantikan Pejabat Provinsi Kepri Harus Dibatalkan, Ini Alasannya

image

 

BATAM,wartapembaruan.com-Pelantikan pejabat Provinsi Kepri yang berlangsung Kamis 31 Mei 2018, dinilai tidak sah, harus di batalkan demi tegaknya UU NO  5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terjadinya KKN. Hal ini menyusul adanya undang-undang (UU) ASN proses mutasi yang semula tertutup berubah menjadi terbuka. Tentunya dengan memeperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak, integritas yang baik.

Ketua Umum Garda Indonesia Aldi Braga mengatakan, bahwa berlakunya Undang-Undang (UU) ASN di harapkan program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik, pasalnya peluang intervensi politik di harapkan tidak ada lagi, tegas Aldi.

Dan yang lebih penting lagi undang-undang (UU) ASN juga mengatur tentang pembatalan proses mutasi yang di lakukan tidak sesuai Prosedur, bahkan bisa berujung pidana.

“Nah..jelas apa yang terjadi pelantikan hari Kamis kemarin diduga kuat terjadi pelanggaran prosedur, bahkan jika melihat data yang di lantik syarat dengan KKN,. hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, sehingga pihak lain di rugikan,"ungkap Aldi.

Jadi lanjut Aldi, sebagai bukti pelanggaran antara lain, ada salah satu  staf Dinkes Pemko Batam di lantik jadi pejabat Dispenda Kepri, Dinas Kesehatan ko bisa jadi pejabat keuangan.

Sesuai penelusuran Garda Indonesia, beliau ternyata istri dari salahu satu pejabat di Kementerian RI, adanya staff dispenda berinisial NR yang baru naik pangkat golongan IIIB diduga beliau sangat dekat dengan Wagub di duga SK nya belum keluar, ulasnya.

"Sementara data yang masuk ke GI, rata-rata mereka di lantik adalah keluarga, anak, ipar, menantu, istri dari para pejabat, politik dan anggota dewan, artinya jelas syarat dengan KKN dan melanggar undang-undang (UU) ASN, karena diduga ada intervensi dan pejabat yang di lantik tidak ada penilaian terkait, kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas, hanya main tunjuk, mana Reformasi Birokrasi, ujar Aldi

Dan yang lebih miris lagi, info internal, gubernur Kepri tidak di libatkan dalam pelantikan dan yang melantik adalah Wakil Gubernur Kepri, ke mana Gubernur saat pelantikan. Apakah ini efek dari di lantiknya wagub yang diduga melanggar konstitusi. Sehingga di Provinsi Kepri terjadi dualisme kepemimpinan. Bahkan perlu di pertanyakan siapa sebenarnya Gubernur di Kepri.

Untuk itu demi tegaknya UU ASN pelantikan pejabat Kepri harus dibatalkan, kami dari Garda Indonesia berharap kepada MenPAN RB segera bersikap atau kami berkirim surat kepada Bapak Presiden RI dan seluruh pihak terkait, terang Aldi.

“Mana Reformasi Birokrasi jika proses mutasi pejabat di lingkungan Provinsi Kepri di lakukan tidak sesuai prosedur dan sarat dengan KKN," ujar aldi.

Pada saat pelantikan, Gubernur ada di Batam, jelas Gubernur tidak dilibatkan, pertanyaan, siapa sebenarnya gubernur di Kepri, jelas Aldi.(fik)

Fri, 1 Jun 2018 @15:07

Kategori
BERITA TERBARU
Komentar Terbaru

Copyright © 2020 WARTA PEMBARUAN · All Rights Reserved
powered by sitekno